Jumat, 12 Agustus 2011

Siapakah Dalang Sebenarnya dari G 30/S


    Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.
Namun apakah peristiwa ini murni dilakukan oleh sebuah organisasi politik tanpa adanya intervensi dari pihak luar???, tentu saja tidak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peristiwa ini muncul, diantaranya:
  • Isu sakitnya Bung Karno
         Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.
Tahunya Aidit akan jenis sakitnya Sukarno membuktikan bahwa hal tersebut sengaja dihembuskan PKI untuk memicu ketidakpastian di masyarakat.
  • Faktor Amerika Serikat 
Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI.
Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekrit Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.
Julius Mader dalam bukunya, Who’s Who in CIA, mencatat 77 nama agen CIA yang bertugas di Indonesia hingga tahun 1967. Sebagian nama yang disebut Mader bukan nama yang asing bagi sejumlah orang Indonesia. Hanya saja nama nama tsb tidak dikenal sebagai agen CIA melainkan nama pejabat di Kedubes AS sekitar 1965 yang suka berdiskusi, mengajak berolahraga bersama, membuat resepsi atau mengundang makan. Rosihan Anwar bekas pemimpin redaksi majalah Pedoman ketika membaca nama nama tsb mengenali beberapa diantaranya Edward E. Masters (Sekretaris Atase Politik Kedubes AS di Jakarta 1965, Jack Wilson Lydman (orang kedua di Kedubes AS), Burton Levin (Sekretaris III Bidang Politik Kedutaan, 1959), dan Francis T. Underhill (pegawai Kedubes AS).
Rosihan Anwar yang dulu sering bergaul dengan banyak orang AS, sudah mencurigai gerak gerik pejabat pejabat tadi. Mereka pada umumnya pandai bergaul dan mengajak bermain Badminton atau makan malam. Sahata Hutagalung yang dahulu pemimpin koran Sinar Harapan di Medan masih mengingat nama nama Dean J. Almy Jr. dan Robert L. Taylor bekas pejabat Konsul AS di Medan sekitar 1965. Robert L. Taylor yang ramah itu tidak saja akrab dengan Sahata tetapi juga dengan Syamsudin Manan (dari koran Mimbar Umum), Dahlan (harian Bintang Indonesia), dan Syarifudin (harian Bukit Barisan). Lewat organisasi English Conversation yang didirikannya, Robert L. Taylor dengan rekan rekan Indonesianya berbicara mengenai banyak hal termasuk masalah politik dan gerakan PKI. Dari persahabatan itu pula tiga pemimpin redaksi dari Medan tadi sempat melancong ke AS. Sahata Hutagalung yang kini 65 dan pengusaha Restoran Tip-Top di medan itu tidak menyangka bahwa rekanan ASnya adalah agen CIA.
Menurut laporan GATRA, dokumen CIA Indonesia 1965: The Coup That Backfired yang terdiri dari 311 halaman dan tersimpan di Library of Congress memuat laporan laporan resmi agen CIA sejak 1964-1967. Anehnya, didalam dokumen tsb. tidak diungkapkan keterlibatan CIA dalam peristiwa G 30 S/PKI dan juga tidak mengungkapkan kecurigaan CIA terhadap Angkatan Darat RI! Hal ini bertentangan dengan semua tulisan tulisan mengenai G 30 S/PKI sebelumnya, kecuali dengan buku putih terbitan Sekretariat Negara yang berjudul Gerakan 30 September Pemberontakan PKI: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya. Dokumen CIA secara kontroversial justru menyebutkan kecurigaan CIA terhadap Bung Karno yang sebelumnya sudah mengetahui rencana kudeta dan seolah olah tidak dapat berbuat apa apa untuk menghindarinya. Uraian CIA selanjutnya mirip dengan uraian buku putih keluaran Sekneg.
Dalam dokumen CIA disebutkan bahwa Kapuspen Hankam dan bekas ajudan Bung Karno, Jendral Sugandhi, pada 27 September 1965 diberi tahu oleh Sudisman tentang rencana PKI tanggal 30 September 1965. Sugandhi memberi tahu Bung Karno tentang hal tsb namun Bung Karno malah menuduh Sugandhi sebagai komunisto phobi. Sugandhi memang datang ke istana untuk melapor tapi Sugandhi keburu dimarahi dan diusir Bung Karno sebelum memberikan laporannya. Saya yakin Bung Karno tidak mengetahui rencana G 30 S/PKI!! Saya ingat betul justru para diplomat AS berperan sebagai agen CIA; misalnya Robert J. Martens yang mengungkapkan nama 5000 anggota PKI kepada TNI AD.
Bernardo Hugh Tovar, 73, direktur CIA yang bertugas di Jakarta pada 1964 hingga 1966 menngaku tidak banyak tahu tentang peristiwa 30 September 1965 di Jakarta dan membantah keterlibatan CIA dalam peristiwa G 30 S/PKI. CIA hanya mengobservasi keadaan dan membuat laporan detail tentang keadaan waktu itu, tuturnya. Selanjutnya Bernardo mengakui bahwa CIA mengetahui rencana PKI untuk mengadakan kudeta tapi CIA tidak membantu TNI AD dalam menumpas PKI.
Ketika ditanya mengenai laporan Sugandhi kepada Bung Karno mengenai rencana PKI (seperti juga yang ditercantum dalam buku Nasution Memenuhi Panggilan Tugas), Nasution mengatakan bahwa sekalipun dalam pemeriksaan Mahmilub Sugandhi mengakui bahwa ia telah melaporkan rencana PKI itu, tetapi Bung Karno tidak pernah diadili, jadi sulit membuktikan apakah benar Bung Karno mengetahui jauh hari sebelum peristiwa G 30 S/PKI.
Prof. Kahin bahkan mensinyalir keterlibatan dinas rahasia Inggris M16 karena Inggris berkepentingan menggulingkan Bung Karno karena politik Ganyang Malaysianya. Dr. Taufik Abdullah, sejarawan LIPI mengatakan bahwa dokumen CIA bukanlah jaminan kebenaran sejarah. Dua tahapan sebagai prasyarat penting bagi pengujian suatu dokumen haru dilewati yaitu: tahapan pengujian internal (diuji logika uraiannya) dan secara eksternal (diuji kebenarannya dengan cara empiris dan diuji dengan fakta dari dokumen sahih lainnya). Menurut Dr. Taufik Abdullah dokumen berstempel CIA belum tentu lulus tahapan ujian diatas.
Faktor Amerika Serikat
Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI.
Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekrit Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.

  •   Keterlibatan Soeharto
Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.
Meski demikian, Suharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Suharto dan CIA. Beberapa diantaranya adalah karya Benedict R.O'G. Anderson and Ruth T. McVey (Cornell University), Ralph McGehee (The Indonesian Massacres and the CIA), Government Printing Office of the US (Department of State, INR/IL Historical Files, Indonesia, 1963-1965. Secret; Priority; Roger Channel; Special Handling), John Roosa (Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'√Čtat in Indonesia), Prof. Dr. W.F. Wertheim (Serpihan Sejarah Th65 yang Terlupakan).
Namun disisi lain menurut Dion Rifai, pada http://whitegun.wordpress.com/2007/05/22/fakta-dibalik-peristiwa-g-30-s-pki-versiku/, Soeharto sendiri juga mengetahui tentang adanya resolusi Dewan Jendral dan mengetahui bahwa PKI akan melancarkan aksi untuk menumpasnya. Namun dia hanya diam. Soeharto juga memiliki kepentingan jika PKI berhasil. Kepentingan Soeharto sebenarnya adalah agar dia mulai dianggap penting dan kembali diperhitungkan di kancah percaturan negeri ini sehingga dia bisa mendapat jabatan yang lebih penting dari jabatan yang dia pegang saat itu. Dia biarkan PKI melakukan aksinya dengan membunuh para perwira tinggi TNI yang memang memegang jabatan penting di negara. Dengan demikian akan semakin berkurang saingan bagi Soeharto untuk meraih jabatan yang lebih tinggi dan lebih penting dari sekedar panglima Kostrad.

  • Dewan Jenderal 
    Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.
  • Unsur PKI
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
        Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
 
Tidak lama kemudian PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
oleh karena itu masih berfikirkah anda bahwa peristiwa G 30 S merupakan tindakan yang murni dilakukan oleh PKI???apakah ada unsur lain dalam peristiwa tersebut???silahkan anda menganalisis lagi ada unsur apa atas terjadinya peristiwa G 30 S muncul.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar